Jakarta, NU Online
Anggota Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) Program, Zaki Mubarok Busro mengungkapkan tidak sependapat jika ada yang berkomentar bahwa PBNU bersikap berlebihan dengan memprotes cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaibi melalui twitter menuliskan bahwa perkumpulan massa di Monas pada Ahad (2/12) lalu merupakan balasan atas pembakaran bendera sebulan lalu.
Zaki menolak bahwa cuitan tersebut adalah hak Dubes Osamah. "Saya tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut (cuitan Dubes Osamah) adalah hak duta besar. Sebagai seorang duta besar, Osamah merupakan representasi negara pengirim (sending state) di Indonesia sebagai negara penerima (receiving state). Dia harus menghormati hukum setempat dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri," kata Zaki, Selasa (4/12) sore.
Peraih beasiswa Australia Awards Scholarship untuk program master dan doktor ini menambahkan Dubes Osamah berhak melakukan penilaian kalau penilaian tersebut dikirim ke sending state sebagai pelaksanaan fungsi laporan (reporting). "Tapi beliau tidak berhak melakukan penilaian terhadap hukum dan kebijakan negara akreditasi dan disampaikan secara umum. Terlebih lagi penilaian tersebut salah kaprah yang berpotensi memecah belah umat Islam dan semakin memperkeruh situasi di Indonesia," kata Zaki.
Zaki mengatakan kekecewaan PBNU atas cuitan Dubes Osamah sebagai hal yang wajar dan dapat dipahami. Demikian juga keinginan PBNU yang meminta agar Dubes Osamah untuk di-persona non grata-kan (dipulangkan) karena Dubes Osamah seperti mengail di air keruh atas situasi yang berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Dubes Osamah. Menurut Zaki langkah Kemenlu adalah hal yang patut diapresiasi.
"Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Kementerian Luar Negeri yang telah memanggil Dubes Osamah untuk tabayyun. Apabila tidak memuaskan maka Dubes Osamah sebaiknya di-persona non grata-kan," ujar alumni Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang sekarang sedang menempuh pendidikan PhD di University of Wollonggong, Australia. .
Proses pemanggilan Dubes Osamah untuk tabayyun, menurut Zaki penting agar tit for tat atau saling mengusir Dubes tidak terjadi dan hubungan baik kedua negara tetap terjaga.
"Namun, proses pemanggilan dan klarifikasi perlu dilakukan. Dubes Osamah perlu meminta maaf. Apabila jawaban Dubes Osamah tidak memuaskan dan dia tidak mau minta maaf maka persona non grata bisa dilakukan," kata Zaki.
Sebelumnya Zaki mengatakan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaibi telah melakukan hal yang dapat mengganggu hubungan baik dengan Indonesia. Pasalnya, sebagai seorang diplomat, Dubes Osamah seharusnya melakukan pendekatan dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dan Ormas Islam terutama NU.
“Cuitan Dubes Osama tidak menggambarkan langkah yang bijak dalam menanggapi situasi di Indonesia dan malah semakin memperkeruh situasi yang berkembang. Dengan kata lain, beliau telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas seorang duta besar,” kata Zaki.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa twit Dubes Saudi mengandung dua kesalahan, yakni menyatakan bendera tauhid dan organisasi sesat. Kiai Said menyebut dua hal ini yang menjadi keberatan PBNU. "Itu yang kami tidak terima," katanya di Gedung PBNU lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (3/12) sore.
Kiai Said menyampaikan bahwa Dubes tersebut melanggar etika diplomatik negara. "Tidak boleh ikut campur urusan negara lain," jelasnya.
Kiai Said menegaskan bahwa permasalahan bendera itu sudah selesai. PBNU sudah menyatakan penyesalan atas adanya pembakaran bendera itu. Walaupun, itu adalah bendera HTI, bukan bendera tauhid. "Sudah diproses hukum, sudah disanksi, sudah divonis si pelaku," kata Kiai Said.
0 komentar:
Posting Komentar